+62 81 14-876-543

padangjaya.desaku@gmail.com

DOKUMEN ANTI KORUPSI

I. PENGUATAN TATA LAKSANA

Kebijakan Desa tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes

RPJMDes

RKPDes

RKPDES 2023
RKPDES 2024

    APBDes

    Apbdes 2022
    Apbdes 2023
    Apbdes 2024

      APBDes Perubahan

      APBDes Perubahan 2022
      APBDes Perubahan 2023
      APBDes Perubahan 2024

        Lap Pertanggungjawaban Kades

        LPPDes 2022
        LPPDes 2023

        Und. Penyusunan Regulasi

        Penyusunan dan Penetapan APBDes 2022
        Penyusunan dan Penetapan APBDes 2023
        Penyusunan dan Penetapan APBDes 2024
        Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan 2022
        Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan 2023
        Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan 2024
        Penyusunan dan Penetapan RKPDes 2023
        Und. Penyusunan dan Penetapan RKPDes 2024
        Und. Penyusunan dan Penetapan RPJMDes 2020-2025

          Notulensi Penyusunan Regulasi

          Notulensi Penyusunan APBDes 2022
          Notulensi Penyusunan APBDes 2023
          Notulensi Penyusunan APBDes 2024
          Notulensi Penyusunan APBDes Perubahan 2022
          Notulensi Penyusunan APBDes Perubahan 2023
          Notulensi Penyusunan APBDes Perubahan 2024
          Notulensi Penyusunan RKPDes 2023
          Notulensi Penyusunan RKPDes 2024
          Notulensi Penyusunan RPJMDes

            DH Penyusunan Regulasi

            DH Penyusunan APBDes 2022
            DH Penyusunan APBDes 2023
            DH Penyusunan APBDes 2024
            DH Penyusunan APBDes Perubahan 2022
            DH Penyusunan APBDes Perubahan 2023
            DH Penyusunan APBDes Perubahan 2024
            DH Penyusunan RKPDes 2023
            DH Penyusunan RKPDes 2024
            DH Penyusunan RPJMDes 2020-2025

              Dokumentasi Penyusunan Regulasi

              Dok Penyusunan APBDes 2022
              Dok Penyusunan APBDes 2023
              Dok Penyusunan APBDes 2024
              Dok Penyusunan APBDes Perubahan 2022

              Dok Penyusunan APBDes Perubahan 2023

              Dokumen Pendukung

               

              Perkades tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

              SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur

                Perkades tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

                Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa

                Notulensi Daftar Hadir  Dokumentasi Penyusunan regulasi

                Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)

                  Perkades tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

                  Perkades tentang Pengendalian Gratifikasi

                  Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa

                  Notulensi Daftar Hadir  Dokumentasi Penyusunan regulasi

                  Format lampiran deklarasi Conflict of Interest (Konflik Kepentingan)

                   

                  Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan BarangJasa di Desa

                  Perencanaan Pengadaan terkait PBJ

                  KAKToRspesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daer

                  Undangan Dari Desa Untuk Penyedia Barang

                  Surat penawaran dari Penyedia Jasa

                  SK Tim Pelaksana Kegiatan

                  Perjanjian Kerjasama

                  Dokumen penyelesaian pembayaran

                     

                    Perdes Keputusan Kepala Desa SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

                    Perkades Perdes Keputusan KadesSOP tentang Pakta Integritas

                    Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa

                    Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa

                    Notulensi Daftar HadirDokumentasi Penyusunan regulasi

                  II. PENGUATAN PENGAWASAN

                  Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

                  Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh Perangkat Desa dan Aparatur Desa

                  Notulensi kegiatan

                  Daftar hadir

                  Dokumentasi

                  Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)

                  Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatDaerah

                  Arsip Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatDaerah

                  Surat keteranganpenjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatD

                  Surat PenyelesaianBerita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah

                  Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi

                  Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten

                  Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab

                  Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut

                  Surat pernyataan diupload ke website desa

                  III. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

                  Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat

                  Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan

                  Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa EmailWebsitemedia sosial dan konvensional)

                  Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan

                  Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan

                  Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa

                  Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat

                  Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 20

                  Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa

                  Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017

                  Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website)

                  Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa danatau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat

                  Baliho Poster APBDES yang mencakup

                  Lokasi pemasangan

                  Adanya Maklumat Pelayanan

                  Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku

                  Isi Maklumat pelayanan memuat minimal Komitmen Perangkat Desa

                  Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster

                  IV. PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

                  Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa

                  Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun Kelompok)

                  DAFTAR HADIR
                  DOKUMENTASI
                  NOTULEN ATAU BERITA ACARA
                  UNDANGAN

                  Musyawarah desa

                  DAFTAR HADIR
                  DOKUMENTASI
                  NOTULEN BERITA ACARA
                  UNDANGAN

                  Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

                  Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal

                  Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut

                  Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan

                  Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat

                  Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan Penyebarluasan informasi mengenai desa)

                   

                  Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

                  Undangan pengumuman kepada masyarakat

                  Notulensi Berita Acara

                  Tanda terima pembayaran upah daftar hadir

                  LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa

                  V. KEARIFAN LOKAL

                  Adanya Budaya Lokal Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

                  Kesenian, adat istiadat dan atau motto slogan jargon dan atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan

                  PeraturanSurat KeputusanSurat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat

                   

                  Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

                  SK Penetepan deklarasi surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama,  Tokoh Adat,

                  Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum

                  Bukti diupload diwebsite dan media sosial

                  Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi